Gubernur Sulteng Lantik 24 Kepala OPD

0 44
Iklan Sofyan Lasimpara

Palu, Jurnalsulawesi.com – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Drs H Longki Djanggola, M.Si melantik dan mengukuhkan 24 pejabat eselon II atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulteng, di ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng, Jumat (1/2/2019) siang.

Pelantikan dan pengukuhan pejabat eselon IIA tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK), Nomor 821.22/14/BKD/G.ST/2019.

Dari 24 Kepala Dinas dan Badan yang dilantik, sebanyak sembilan pejabat dikukuhkan ulang dalam jabatannya, karena sudah lebih lima tahun memegang jabatan tersebut.

Sembilan pejabat itu diantaranya, Asisten Perekonomian Bunga Elim Somba, Kadis Perumahan dan Permukiman Imam Ghazali, Kadis Tanaman Pangan Tri Iriani, Kadis Kehutanan Nahardi, Kadis Kalutan dan Perikanan Hasanuddin Atjo, Kadis Bina marga dan Penataarn Ruang Syaifullah Djafar, Kadis Lingkungan Hidup Abdul Rahim, Kadis Ketahanan Pangan Abdullah Kawulusan dan Kepala BPBD Bartholomeus Tandigala.

Sedangkan yang mengalami promosi dan rotasi adalah Sisliandy, jabatan lama Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan SDA, dilantik Kepala Dinas Perhubungan Sulteng. Asri, jabatan lama Kepala Biro Organisasi, dilantik Kepala BKD. Zubair, jabatan lama Kepala BKD, dilantik Kepala DPMD.
Rusdi Bachtiar Rioeh, jabatan lama Kepala DPMD dilantik Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB. Farida, jabatan lama Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB dilantik Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik. Nizam, jabatan lama Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik dilantik Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesra.

Kemudian Ardiansyah, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesra, dilantik Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Bahran, jabatan lama Kepala Biro Umum, dilantik Pj. Kepala BPKAD. Eda Nur Ely, jabatan lama Kepala BPKAD, dilantik Kepala Dinas Koperasi UKM. Maya Malania Noor, jabatan lama Kepala Dinas P3A, dilantik Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan. Irvan Aryanto, jabatan lama Kabiro Administrasi Wilayah dan Pemerintahan. Novalina, jabatan lama Kabiro Otda, dilantik Kepala Badan Pengembangan SDM. Arnold Firdaus, Kabiro Administrasi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan, dilantik Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dalam sambutannya, Gubernur Longki menyampaikan, pelantikan ini didasari hasil akhir evaluasi kinerja yang dilakukan. Ditambah lagi dengan hasil seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama sebaimana diatur melalui Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentanga manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Olehnya perlu saya ingatkan bahwa amanah yang saudara terima ini tidak main – main, karena kelak akan saudara pertanggung jawabkan di hadapan Yang Maha Kuasa, Allah SWT,” katanya.

Gubernur Longki, menegaskan hal ini mutlak ia tekankan supaya pejabat yang dilantik melaksanakan amanah dengan dilandasi niat ikhlas, etos kerja, tanggung jawab, dan kesetiaan untuk mengabdikan diri kepada Bangsa dan Negara, terutama bagi daerah dan masyarakat Sulteng. Penekanan ini disampaikan kepada pejabat yang dilantik, selama menahkodai organisasi kerja masing – masing.

“Saya tidak mau mendengar sedikit pun adanya gejolak – gejolak yang bisa merusak keharmonisan di antara para aparatur dan keterlambatan pelaksanaan program,” tegas Gubernur Longki.

Selain itu, ia tidak mau mendengar adanya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, maupun perilaku – perilaku indisipliner yang tidak sesuai aturan, dan secara jelas melanggar kode etik profesi ASN maupun komitmen pakta integritas.

Sebagai pejabat publik ujar Gubernur Longki, tentu ada beberapa hal yang jadi harapan kepada pejabat yang dilantik. Yang pertama adalah pejabat mesti mampu memahami apa saja yang menjadi tupoksinya. Kedua membangun pola – pola hubungan kerja yang manusiawi dengan staf maupun mitra kerja lainnya. Ketiga meningkatkan kedisplinan sebagai kata kunci keberhasilan organisasi kerja. Keempat mengembangkan pola pikir yang realistis.

“Rasional dan proporsional dalam mengkreasi program – program,” tutur Gubernur Longki.

Program tersebut katanya, berorientasi pada output (pengeluaran) dan outcome (hasil. Gubernur yang juga Ketua Gerindra Sulteng ini menyampaikan harapan yang terakhir adalah menciptakan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). [***]

 

Penulis; Bob Shinoda/*

Comments
Loading...