Pansus DPRD Sulteng Desak Pemerintah Segera Bangun Huntap

0 1

Palu, Jurnalsulawesi.com – Ketua Pansus Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (P3B) DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) Yahdi Basma mendesak pemerintah agar mempercepat proses pembangunan hunian sementara (huntara) untuk para pengungsi korban bencana di Palu, Sigi dan Donggala (Pasigala), Sulawesi Tengah (Sulteng).

Yahdi juga meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang ditugaskan membangun huntara agar menghentikan pembangunan, khususnya di shelter-shelter pengungsi korban likuifaksi dan tsunami. Pasalnya, di lokasi itu lebih 80 persen telah memiliki huntara sendiri.

Menurut Yahdi, di beberapa titik pengungsian, warga korban bencana telah membangun sendiri huntara mereka sejak Oktober 2018 atau pascabencana terjadi 28 September 2018 lalu.

“Puing-puing bekas rumah yang ditelan lumpur likuifaksi dan disapu tsunami, dikumpulkan kembali oleh warga dan dijadikan bahan baku membangun huntara,” ujar Yahdi Basma, Jumat (11/1/2019).

Daerah-daerah yang dilanda likuifaksi dan menelan ribuan korban jiwa adalah di Kelurahan Petobo dan Balaroa, Kota Palu. Selain itu, Desa Jono Oge dan Sibalaya, Kabupaten Sigi.

Sedangkan wilayah yang dihantam tsunami, kata dia, di sepanjang Teluk Palu dan Pantai Barat Donggala. Para pengungsi korban bencana saat ini diungsikan di sekitar 129 titik pengungsian di wilayah Pasigala.

“Di titik-titik pengungsian yang ada, masyarakat sudah membangun huntaranya sendiri. Untuk itu, Kempupera sebaiknya langsung membangun hunian tetap (huntap) sehingga tidak boros anggaran,” kata Yahdi yang rumahnya ikut hilang ditelan likuifaksi di Petobo.

Yahdi yang kini juga mengungsi ke Petobo Atas menyebutkan, di titik pengungsian Petobo Atas, Kota Palu, saat ini terdapat 900 huntara yang dibangun secara inisiatif oleh warga korban gempa dari sekitar 4.000 jiwa yang mengungsi di tanah-tanah kosong.

Huntara yang dibangun secara swadaya tersebut luasnya bervariasi mulai 4 x 5 meter (m) atau 6 x 4 m. Bangunan itu lebih luas dari huntara yang dibangun pemerintah yakni 3 x 4 m atau satu bilik. Huntara swadaya masyarakat tersebut kemudian dikenal dengan istilah tenda-tenda seng.

“Setelah 100 hari pascabencana, nampaknya pengungsi telah familiar dengan bangunan tenda sengnya masing-masing. Nah, jika terhadap mereka tetap dibuatkan huntara, saya yakin itu mubazir dan tentu terjadi infesiensi keuangan negara,” kata anggota Fraksi Partai Nasdem ini.

Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) P3 DPRD Sulteng dengan Pemkot Palu, Pemkab Sigi, Donggala, dan BPBD Sulteng, Rabu (9/1/2019) di DPRD Sulteng, Yahdi Basma juga menyampaikan masalah ini. Yahdi Basma mendorong agar pembangunan huntara dihentikan dan mulai fokus membangun hunian tetap (huntap).

Dalam RDP itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulteng, Bartholomeus Tandigala mengatakan, saat ini sudah ada 699 huntara yang sedang dibangun oleh Kempupera, dan yang sudah selesai 193 huntara (10 persen). [***]

Sumber; Beritasatu

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.