Bawaslu Kembali Ingatkan KPU Patuh Soal Pelanggaran Pemilu

Iklan Sofyan Puasa
0 190

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kembali mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya punya waktu tiga hari untuk memperbaiki Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) dan mempublikasi lembaga hitung cepat atau quick count yang belum melapor ke KPU.

Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar menyampaikan hal itu sebagai tindak lanjut dari putusan kasus pelanggaran administrasi oleh KPU yang dilaporkan oleh Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“KPU memiliki waktu tiga hari kerja untuk melaksanakan putusan dari Bawaslu,” ujar Fritz di Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat (17/5/2019).

Dalam dugaan pelanggaran Situng, Bawaslu menyatakan KPU terbukti melanggar tata cara dan prosedur dalam input data Situng.

Fritz menjelaskan berdasarkan Pasal 463 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, KPU diberi waktu memperbaiki Situng tanpa harus menghentikan Situng itu sendiri. Kata dia, perbaikan harus dilakukan mulai dari proses tabulasi hingga mengunggah C1.

Terkait lembaga survei, Bawaslu dalam sidang putusan pada Kamis (16/5/2019) menyatakan KPU melanggar tata cara terkait pendaftaran dan pelaporan lembaga yang melakukan quick count.

Bawaslu juga memerintahkan KPU untuk mengumumkan lembaga hitung cepat yang tidak memasukkan laporan sumber dananya ke KPU.

“Kami dalam putusannya adalah terhadap lembaga yang tidak menyampaikan laporan namanya harus di-publish oleh KPU,” ujar Fritz.

Dalam sidang putusan Bawaslu memaparkan fakta bahwa dari 27 lembaga survei yang terakreditasi, baru lima lembaga yang telah menyampaikan laporan sampai setelah 2 Mei 2019. Sementara itu, 22 lainnya belum menyampaikan laporan.

Lembaga yang belum melaporkan melaporkan sumber dana dan metodologinya antara lain Litbang Kompas. Populi Center, Cyrus Network, Puskaptis, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Voxpol Center Research & Consultant, dan PolMark Indonesia.

Bukti Ada Kecurangan
Sementara, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Agnes Marcellina, menyebut putusan yang dikeluarkan Bawaslu terkait informasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah bukti adanya kecurangan dalam Pemilu 2019 ini.

Seharusnya, kata Agnes, dengan adanya putusan tersebut, pasangan capres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin pun bisa ditindak secara hukum.

“Kami betul-betul sangat berharap kepada Bawaslu dan kepada KPU bahwa memang jika sudah ada temuan pelanggaran-pelanggaran langkah terakhir seharusnya adalah mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 01,” kata Agnes di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Jumat (17/5/2019).

Terkait alasan petahana mesti didiskualifikasi dari pencapresan ini menurut Agnes disebabkan adanya dugaan keterlibatan petahana dalam kecurangan yang ditemukan pada Situng. Misalnya, kata dia, ditemukannya puluhan ribu salah input di Situng yang diduga disengaja.

“Menurut hemat saya satu dua kali mungkin human error. Kalau sudah beberapa kali artinya lalai. Tetapi kalau sudah puluhan ribu kali artinya mungkin ada human order,” kata dia.

Sebelumnya, Bawaslu memutus KPU melakukan pelanggaran terhadap tata cara dan prosedur dalam input data Situng Pemilu 2019. Putusan itu merupakan kelanjutan dari laporan BPN Prabowo-Sandi. Namun Bawaslu meminta KPU mempertahankan Situng.

“Bahwa meskipun demikian KPU dalam menggunakan aplikasi Situng ini harus tetap memperhatikan ketelitian, akurasi dalam memasukkan data ke dalam aplikasi sistem sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat,” tutur Komisioner Bawaslu Dewi Ratna dalam sidang yang digelar di Kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (16/5/2019). [***]

Sumber; CNNIndonesia

Komentar Facebook