Bawaslu Putuskan KPU Bersalah Terkait Input Data Situng dan Langgar Penyelenggaraan Quick Count

0 263

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar sidang putusan gugatan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi terkait penghentian Sistem Informasi Penghitungan Suara atau Situng Komisi Pemilihan Umum, karena dianggap curang.

Bawaslu menyatakan, KPU melanggar tata cara dan prosedur dalam penginputan data, namun tetap memerintahkan penggunaan Situng.

“Menyatakan KPU terbukti secara sah melanggar tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi penghitungan suara atau Situng,” kata Ketua Majelis Hakim, yang juga Ketua Bawaslu Abhan dalam persidangan di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Atas putusan tersebut, Bawaslu memerintahkan KPU untuk memperbaiki sistem dan tata cara, serta prosedur dalam proses penginputan data ke Situng Pemilu 2019, dengan tetap mempertahankan Situng sebagai sebuah dasar acuan.

Majelis di persidangan menjelaskan alasan mempertahankan Situng sebagai cara, karena Situng telah diatur sebelumnya oleh undang undang. Dan, disiapkan sebagai instrumen yang transparan dalam penghitungan pemilu.

“Keberadaan Situng, hendaknya dipertahankan sebagai instrumen yang digunakan KPU dalam menjamin keterbukaan dan akses informasi dalam penyelenggaran pemilu bagi masyarakat,” ujarnya.

Bawaslu di persidangan mengingatkan kembali kepada KPU, agar selalu cermat di setiap tingkatan saat melakukan input data. Agar, tidak memicu polemik di masyarakat.

“Situng ini harus tetap memperhatikan ketelitian, akurasi dalam memasukkan data ke dalam aplikasi sistem. Sehingga, tidak menimbulkan polemik di masyarakat,” katanya.

Langgar Aturan Penyelenggaraan Quick Count
Bawaslu juga memutuskan gugatan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Sandi terkait quick count. Dalam putusannya, Bawaslu memutuskan bahwa KPU terbukti secara sah melanggar tata cara dan prosedur pendaftaran dan pelaporan lembaga survei.

Menurut ketentuan Pasal 449 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pelaksana kegiatan penghitungan cepat wajib memberitahukan sumber dana, serta metodologi yang digunakan, dan hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara pemilu.

“Berdasarkan ketentuan ini lembaga yang diberi hak melakukan kegiatan penghitungan cepat hasil Pemilu tahun 2019 dibebani kewajiban hukum untuk menyampaikan laporan mengenai sumber dana berupa pembiayaan serta metodologi yang digunakan dalam kegiatan dimaksud,” kata Komisioner Bawaslu, Rahmat Bagja, di Gedung Bawaslu di Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Bagja menambahkan setelah melakukan kegiatan penghitungan cepat, setiap lembaga diwajibkan untuk melaporkan sumber dana, metodologi yang digunakan kepada KPU, sebagaimana pula diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat.

Penyampaian laporan sumber dana serta metodologi yang digunakan oleh lembaga yang melakukan penghitungan cepat hasil Pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum dilakukan paling lambat 15 hari setelah Penghitungan Cepat Hasil Pemilu sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat.

“Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilu wajib menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada KPU, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei, Jajak Pendapat, dan/atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilu,” lanjut Bagja.

Berdasarkan hasil temuan Bawaslu, sampai dengan tanggal 2 Mei 2019, dari 22 lembaga yang melakukan penghitungan cepat dalam Pemilhan Umum Tahun 2019 belum memasukan laporan ke Komisi Pemilihan Umum yaitu:

1. Pusat Penelitian dan pengembangan, Pendidikan dan Penelitian Radio Republik Indonesia
2. Penelitian dan Pengembangan Kompas
3. Indekstat Konsultan Indonesia
4. Jaringan Suara Indonesia
5. Populi Center
6. Cyrus Network
7. Media Survei Nasional
8. Indodata
9. Celebes Research Center
10. Roda Tiga Konsultan
11. Indomatrik
12. Puskaptis
13. Pusat Riset Indonesia (PRI)
14. PT. Data LSI
15. Centre for Strategic and International Studies
16. Voxpol Center Research & Consultan
17. FIXPOLL Media Polling Indonesia
18. Cirus Surveiors Group
19. Arus Survei Indonesia
20. PolMark Indonesia
21. PT. Parameter Konsultindo
22. Lembaga Real Count Nusantara.

Sedangkan Lembaga yang melakukan kegiatan penghitungan cepat yang sudah menyampaikan laporan ke Komisi Pemilihan Umum tetapi dilakukan setelah tanggal 2 Mei 2019 yaitu:

1. Charta Politika Indonesia
2. Indo Barometer
3. Rekata Institute
4. Lembaga Survei Kuadran
5. Konsepindo Research and Consulting

Sementara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengucapkan terima kasih ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) usai diputus melanggar tata cara dan prosedur dalam input data Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Pemilu 2019.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menyampaikan pihaknya berterima kasih karena Bawaslu tidak memerintahkan menutup Situng, melainkan memerintahkan agar dilakukan perbaikan.

“Selama ini mekanisme itu sudah berjalan dan kami ucapkan kepada Bawaslu terima kasih sudah memberikan keputusan yang sudah adil,” kata Pramono di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Pramono menegaskan KPU selama ini selalu melakukan perbaikan jika ada temuan kesalahan pada Situng. Hal itu dilakukan meski tanpa putusan dari Bawaslu.

Namun KPU mengapresiasi putusan tersebut. Pramono menyebut Bawaslu masih memiliki komitmen keterbukaan informasi terkait penyelenggaraan pemilu.

“Sejak awal telah kami tegaskan bahwa KPU terbuka atas laporan dan masukan publik, dan jika informasi itu benar, maka akan kami perbaiki,” tuturnya.

Pramono berjanji KPU akan memperbaiki sistem input Situng. Namun ia juga mengingatkan publik bahwa Situng bukan hasil final yang akan ditetapkan KPU.

“Putusan Bawaslu sebenarnya menegaskan bahwa proses penetapan hasil-hasil pemilu bukanlah melalui Situng karena pemilu kita masih manual berbasis rekapitulasi secara berjenjang,” ucap dia.

Sebelumnya, Bawaslu memutus KPU melanggar tata cara dan prosedur dalam input data Situng Pemilu 2019. Putusan itu merupakan kelanjutan dari laporan BPN Prabowo-Sandi.

Meski begitu, Bawaslu meminta KPU mempertahankan Situng. KPU juga diminta memperbaiki tata cara input data Situng guna mencegah polemik di masyarakat.

“Bahwa meskipun demikian KPU dalam menggunakan aplikasi Situng ini harus tetap memperhatikan ketelitian, akurasi dalam memasukkan data ke dalam aplikasi sistem sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat,” tutur Komisioner Bawaslu Dewi Ratna dalam sidang yang digelar di Kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (16/5/2019). [***]

Sumber; Viva / CNNIndonesia
Editor; Sutrisno

Komentar Facebook