BPN Tolitoli Sosialisasikan INTIP

0 91
Iklan Sofyan Lasimpara

Tolitoli, Jurnalsulawesi.com – Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tolitoli Nurdin Hi Y. Kunoli, S.Si, T.MAP, mengatakan masih banyak penguasaan / kepemilikan tanah instansi Pemerintah yang belum terdata. Baik yang sudah bersertifikat, maupun yang belum bersertifikat.

“Ini yang menjadi dasar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan percepatan inventarisasi melalui program Investarisasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP),” kata Nurdin, pada sosialisasi INTIP di Aula Suwot Pollimpungan, Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli, Jum’at (12/4/2019) pagi.

Sosialisasi tersebut dibuka Sekertaris Kabupaten Tolitoli Drs. Hi Mukaddis Syamsuddin, MS. Turut hadir pada kegiatan itu diantaranya, Kepala Dinas Pendidikan, Sekertaris Dinas Kesehatan, Lurah Sidoarjo, Kepala Bagian Administrasi Bina Kewilayahan dan tim Kanwil BPN Provinsi Sultenga serta ratusan peserta.

Nurdin Kunoli menambahkan, program INTIP juga didasarkan banyaknya instansi pemerintah yang tidak mengetahui, bagaimana melakukan pemetaan tanah-tanah asetnya, baik yang sudah bersertipikat maupun yang belum.

“Ini juga salah satu cara untuk mendeteksi status dari tanah Pemerintah tersebut, apakah dalam keadaan bersengketa atau tidak,” imbuhnya.

Melalui program ini kata Nurdin, akan dibuat data base mengenai aset Pemerintah baik yang sudah bersertifikat maupun yang belum, termasuk hak pengelolaannya.

Data base tersebut nantinya akan memuat seluruh data parsial dan tekstual, terkait riwayat perolehan tanah.

“Karena ada beberapa aset pemerintah yang pengadaannya bersumber dari APBD maupun dari perjanjian kontrak. Untuk Sulawesi Tengah, Tahun 2019 ini kegiatan akan difokuskan di Kabupaten Tolitoli,” jelasnya.

“Untuk tahap awal akan dimulai di Kecamatan Baolan. Jika ini berhasil, akan dilakukan di Kecamatan-Kecamatan lain,” katanya.

Sementara, Sekertaris Daerah Kabupaten Tolitoli Drs Hi Mukaddis Syamsuddin, M.Si dalam sambutannya mengatakan, aset pemerintah sangat banyak, namun sebagian besar belum memiliki sertifikat.

“Meskipun sudah diprogramkan dari tahun ke tahun untuk diurus sertifikatnya, tetapi belum bisa menjangkau semua aset pemerintah karena keterbatasan anggaran,” kata Sekab.

Karena banyaknya aset, perlu waktu yang cukup lama juga untuk melakukan inventarisasi.

Mukaddis juga menjelaskan, salah satu penyebab Pemerintah Kabupaten Tolitoli belum mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) karena terkait pengelolaan aset, sehingga mempengaruhi penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

“Aset kita sudah dicatat, tapi belum ada bukti kepemilikan. Pengelolaan aset memang bukan satu-satunya penyebab belum mendapatkan opini WTP, tetapi sangat mempengaruhi penilaian,” jelasnya.

Namunpun demikian kata Sekkab, Pemda Tolitoli akan terus berupaya untuk mengurus semua aset milik Pemda terkait dengan pertanahan, terlebih lagi banyaknya kasus yang muncul di permukaan membutuhkan penanganan, terutama aset pendidikan dan kesehatan. [***]

Sumber; Humas Setdakab Tolitoli
Editor; Sutrisno

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.