Gunakan Fungsi Pengawasan, APDP: DPRD Poso Jangan ‘Tidur’

0 148

Poso, Jurnalsulawesi.comDPRD jangan tidur, jangan diam, lihat dan awasilah rencana pembangunan jangan sampe menghancurkan kebudayaan orang Poso.

Pernyataan tersebut disampaikan Dj. Nyolo-Nyolo, anggota Aliansi Penjaga Danau Poso (APDP) dalam dengar pendapat dengan DPRD setempat, dalam bentuk kayori berbahasa Pamona saat mengawali pernyataan pendapat anggota APDP.

Sebanyak 15 perwakilan Aliansi Penjaga Danau Poso melakukan dengar pendapat dengan 12 anggota DPRD Kabupaten Poso di gedung DPRD, Rabu (12/6/2019), Pukul 10.00 wita.

Dengar pendapat dengan anggota DPRD, dilakukan oleh anggota Aliansi untuk mengingatkan DPRD agar menjalankan fungsi pengawasan yang benar dalam semua perencanaan dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Poso.

Dengar pendapat ini dilatarbelakangi kegelisahan atas rencana PT Poso Energy melakukan pengerukan dasar sungai Danau Poso. Pengerukan dasar sungai Danau Poso ini dilakukan untuk menambah debit air yang menggerakkan turbin PLTA.

Agussalim SH

Proyek pengerukan dasar sungai ini akan dilakukan sepanjang 12,8 km, selebar 40 meter dan kedalaman antara 2 – 4 meter. Pengerukan sungai Danau Poso ini disertai dengan reklamasi di wilayah Kompo Dongi.

“Rencana ini akan menghancurkan kebudayaan Danau Poso seperti Mosango, Monyilo, dan Wayamasapi,“ tambah Kristian Bontinge, anggota Aliansi yang juga tokoh adat di Kelurahan Pamona.

Budaya Mosango, yaitu menangkap ikan dengan menggunakan alat sango serta dilakukan oleh ratusan orang merupakan tradisi warga di sekitar Danau Poso.

Demikian pula Wayamasapi, menurut Kristian memiliki prinsip dan nilai yang menggambarkan identitas budaya orang Poso yaitu kebersamaan, solidaritas dan kesederhanaan.

Sementara itu Monyilo, adalah tradisi menangkap ikan dengan tombak di atas perahu yang sedang berjalan bermodalkan satu lampu petromaks. Monyilo di Danau Poso dilakukan antara lain di wilayah di bawah jembatan beton Pamona.

Saat ini terdapat 100 nelayan yang menangkap ikan dengan cara monyilo. Untuk monyilo, dibutuhkan arus air dan kedalaman tertentu.

Oleh karena itu, Kristian mewakili APDP mengatakan rencana pengerukan sungai Danau Poso oleh PT Poso Energi akan menghilangkan kebudayaan masyarakat yang sudah ada sejak ratusan tahun di Danau Poso.

Hal lain yang juga dikuatirkan anggota APDP adalah lokasi pengerukan yang akan terjadi di wilayah Kompo Dongi.

“Kompo Donggi adalah wilayah adat, dimana ada tradisi menangkap ikan yang sudah dilakukan ratusan tahun yang lalu oleh orang Sawidago dan orang-orang lain di sekitarnya” Jelas Hajai Ancura, seorang nelayan Toposango.

Hajai juga menjelaskan di Danau Poso termasuk di Kompo Dongi, adalah tempat berkembangbiaknya ikan-ikan endemik Danau Poso. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh tim Ekspedisi Poso, Danau Poso memiliki ikan-ikan endemik yang membutuhkan ekosistem khusus untuk berlindung dan berkembang biak.

“Ikan gobi , bungu masiwu yang membutuhkan batu-batuan , untuk berlindung, tinggal dan bertelur. Ada juga ikan-ikan jenis Oryzias Nigrimas, membutuhkan rerumputan” jelas Hajai.

Dalam skema rencana pengerukan sungai Danau Poso, wilayah Kompo Dongi akan direklamasi untuk kebutuhan bekerjanya alat berat saat pengerukan sungai Danau Poso dilakukan.

Di wilayah Kompo Dongi ini juga akan dibangun taman wisata air yang lengkap dengan area jogging, taman burung, dan tempat bermain anak. Jika reklamasi dan pengerukan dilakukan di wilayah ini bisa dipastikan ekosistem Kompo Dongi Danau Poso akan hancur sehingga ikan-ikan akan punah atau bermigrasi.

Tentang rencana pengerukan yang disertai dengan reklamasi wilayah Kompo Dongi untuk kepentingan taman wisata air, R. Kabaya, anggota Aliansi menyampaikan

“Aliansi menyampaikan usulan agar wilayah Danau Poso dijadikan kawasan Geo Park dan wisata budaya, sehingga kita bisa mengembangkan wisata yang menghargai kebudayaan dan melindungi lingkungan,” kata Kabaya.

“Mosango, monyilo dan wayamasapi adalah wisata budaya yang bisa dikembangkan tanpa merusak wilayah Kompo Dongi,” tegas Kabaya.

Anggota DPRD, Iskandar Lamuka merespon pernyataan dari Aliansi Penjaga Danau Poso dengan menyebutkan dirinya sejak awal dirinya menolak pembangunan yang merusak ekosistem, kearifan lokal, dan merusak sumber hidup masyarakat.

“Bapak-bapak Aliansi yang datang bertemu kita hari ini, mereka tidak menolak pembangunan, tapi menolak pembangunan yg merusak,” ujar Iskandar.

Sementara itu Fredrik Torunde, anggota DPRD lainnya merespon dengan mengatakan pentingnya memperhatikan aspirasi para orang tua ini.

“Kita harus perhatikan betul aspirasi yang disampaikan oleh orang-orang tua karena ini sudah sangat penting. Yang kita prihatin juga sekarang adalah jangan sampai budaya kita hilang karena pembangunan” katanya.

Sementara itu, Bram Badilo, anggota DPRD lainnya mengusulkan adanya moratorium. Pada akhir dengar pendapat, anggota DPRD menyatakan bahwa mereka akan melakukan kunjungan langsung ke wilayah Kompo Dongi dalam minggu ini, dan memanggil PT Poso Energy untuk memberikan penjelasan.

Mendengar respon anggota DPRD, anggota Aliansi menyampaikan agar respon tersebut ditindaklanjuti melalui tahapan-tahapan kebijakan yang benar benar berpihak pada masyarakat Poso. [***]

Sumber; Rilis APDP
Editor; Sutrisno

Komentar Facebook