Kartu Pra Kerja Jokowi Bisa Menimbulkan Masalah Baru

0 55
Iklan Sofyan Lasimpara

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Center of Reform in Economics (CORE) menilai program kartu pra kerja yang dirancang Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan solusi untuk mengurangi tingkat pengangguran. Satu-satunya jawaban untuk mengurangi jumlah pengangguran adalah menciptakan lapangan kerja.

“Menurut saya kartu adalah obat yang salah, dan kalau tidak hati-hati ini menimbulkan masalah baru,” kata Ekonom CORE Akhmad Akbar Susamto, Selasa (9/4/2019).

Alih-alih memberikan jalan keluar, ia khawatir program unggulan Jokowi itu justru akan menimbulkan permasalahan baru. Sebutlah, permasalahan dari sisi anggaran untuk membiayai penyaluran kartu pra kerja. Di sisi lain, pemerintah masih memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan tuntutan pekerja honorer yang mendapatkan gaji sedikit.

“Sekarang saja banyak tenaga kerja pegawai honorer belum terbayar, berapa banyak guru honorer yang demo, mereka saja belum terbayar, padahal jelas-jelas di depan mata,” tuturnya.

Tengoklah, implementasi kartu pra kerja di Finlandia yang menuai kegagalan. Secara psikologis, penerima kartu pra kerja cenderung pilah-pilih terkait pekerjaan lantaran mendapat subsidi dari kartu tersebut.

“Artinya itu tidak mendorong orang untuk semangat bekerja,” imbuh Akhmad.

Sekadar informasi, Jokowi menjanjikan kartu pra kerja untuk pengangguran yang belum pernah bekerja sama sekali dan masyarakat yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dengan kartu tersebut, masyarakat tuna karya bisa mengikuti penambahan keterampilan dari pemerintah.

Saat ini, para menteri Kabinet Kerja masih mengkaji kesesuaian kartu pra kerja dengan target penurunan angka pengangguran dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tiap-tiap kementerian masih terus mengkaji janji kepala negara, baik dari sisi rancangan program, anggaran, maupun dampak terhadap pencapaian target pemerintah ketika dimasukkan dalam RAPBN 2020.

Terkait anggaran, Ani menekankan program apapun yang digagas oleh Jokowi ketika kembali terpilih menjadi presiden diusahakan agar tidak memberi beban kepada APBN. Pasalnya, Kementerian Keuangan telah berkomitmen untuk melanjutkan pengelolaan anggaran negara dengan prinsip kehati-hatian.

“Itu (kartu pra kerja) adalah salah satu yang jadi isu atau pertimbangan dalam desain RAPBN 2020, tapi ini masih tahap awal karena sebetulnya penekanannya lebih ke jangka menengah,” tandasnya.[***]

Sumber; CNNIndonesia

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.