KPU Akui Sulit Siapkan Jawaban Gugatan Pilpres di MK

0 184

Jakarta, Jurnalsuawesi.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui, bahwa lembaga tersebut mengalami kesulitan untuk menyiapkan jawaban sebagai termohon dalam sidang gugatan Pilpres 2019 di MK, dalam waktu singkat.

Menurut Ketua KPU Arief Budiman, hal itu menjadi sebab KPU meminta penundaan sidang dengan agenda mendengarkan jawaban KPU hingga pekan depan.

“Saya merasa dan meyakini ini (penyiapan jawaban dalam waktu singkat) agak susah,” ujar Arief usai diskorsnya sidang di MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (14/6/2019).

Seperti dikutip dari Viva, Arief menyampaikan, KPU perlu berkoordinasi langsung dengan komisioner KPU Daerah di Jawa Timur yang menjadi salah satu fokus dalam gugatan Pilpres oleh Prabowo-Sandi. Di sisi lain, KPU kesulitan mendatangkan para komisioner daerah ke Jakarta karena perkara teknis, yaitu sulitnya mendapatkan tiket pesawat pascalebaran.

“Kami tak sanggup menghadirkan mereka ke Jakarta,” ujar Arief.

Agussalim SH

Arief juga mengemukakan, komisioner KPU RI sendiri yang akhirnya akan terbang ke Surabaya, Jawa Timur, untuk bertemu komisioner daerah KPU di Jatim. Sidang MK sendiri diputuskan oleh majelis hakim konstitusi untuk ditunda hingga Selasa, 18 Juni 2019.

“Acara itu (koordinasi dengan komisioner daerah) dipindah. (Komisioner) kabupaten, kota, tetap di Surabaya, kami dari Jakarta berangkat ke Surabaya,” ujar Arief.

Petitum Prabowo-Sandi
Dalam sidang gugatan hasil Pemilihan Presiden 2019, tim hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membacakan 15 butir tuntutan atau petitum.

Tim yang diketuai Bambang Widjojanto itu meminta majelis hakim mengabulkan seluruh permohonan mereka yang menyebut telah terjadi kecurangan pemilu terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Selain itu, MK diminta membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memenangkan Jokowi-Ma’ruf.

“Menyatakan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut, Joko Widodo-Ma’ruf Amin 63.573.169 (48 persen) dan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno 68.650.239 (52 persen). Jumlah 132.223.408 suara atau (100 persen),” kata Bambang, saat membaca tiga poin awal petitum di hadapan hakim konstitusi di Gedung MK, Jakarta, Jumat (14/6/2019).

Masih dalam petitum, tim hukum Prabowo-Sandi juga meminta Mahkamah untuk mendiskualifikasi pasangan petahana. Kemudian, Bambang berharap, klien mereka ditetapkan menjadi pemenang pemilu.

“Memerintahkan kepada termohon (KPU), untuk seketika mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024. Atau, menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, melalui penggelembungan dan pencurian suara secara terstruktur, sistematis, dan masif,” kata dia.

Jika tidak ditetapkan, Bambang menuturkan, pihaknya mendorong pemungutan suara ulang di seluruh wilayah Indonesia. Sejumlah poin itu, juga mendesak kepada lembaga negara berwenang untuk memecat seluruh Komisioner KPU.

Tidak hanya komisioner. Tuntutan itu juga berupa audit terhadap sistem informasi penghitungan suara yang dimiliki KPU. “Memerintahkan KPU untuk melakukan penetapan pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan melibatkan pihak yang berkepentingan dan berwenang,” tegasnya. [***]

 

Editor; Sutrisno

Komentar Facebook