Oknum Dishub Tolitoli “Paksa” Pemilik Kendaraan Bayar Perpanjangan KIR

0 553

Tolitoli, Jurnalsulawesi.com – Alvin Ttmc, warga Desa Pangkung, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli membuat postingan di Group Facebook Tolitoli Part Two, mengenai pengurusan perpanjangan KIR kendaraan.

Dalam postingannya yang menjadi viral tersebut Alvin menyebutkan, pada Minggu (19/5/2019), sekira Pukul 16.30 wita ia didatangi tiga orang pegawai Dinas Perhubungan (Dishub) Tolitoli. Kedatangan mereka mempertanyakan surat KIR kendaraan yang sedang diparkir di garasi mobil.

Karena mobil Pick-up yang dimilikinya hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga ia tidak memiliki buku Kir kendaraan. Namun oleh oknum Dishub tersebut, ia tetap dipaksa harus membayar sebesar Rp115 ribu.

Saat dikonfirmasi media ini Senin (20/5/2019), membenarkan bahwa apa yang diposting di group Facebook tersebut benar adanya.

“Mobil pick up yang parkir di garasi hanya saya gunakan untuk keperluan pribadi, tetapi petugas Dishub tetap memaksa saya untuk membayar biaya pengurusan KIR sebesar Rp115 ribu dan saya buatkan kwitansi pembayaran,” katanya.

Agussalim SH

Yang mengherankan kata Alvin, petugas Dishub yang tidak diketahui identitasnya itu tidak memperlihatkan surat perintah. Yang menjadi pertanyaan kata Alvin, apakah dibenarkan pengurusan KIR bisa dilakukan dirumah. Lucunya lagi tambah Alvin, hal tersebut dilakukan pada hari libur dan bukan jam kantor.

“Saya hanya heran dengan ketiga petugas Dishub itu. Pertama, tidak ada surat tugas untuk pembuatan KIR. Kedua, mendatangi rumah saya untuk mengurus KIR dan memaksa untuk harus membayar dan dilakukan pada hari Minggu,” herannya.

Menanggapi hal tersebut, secara terpisah Ketua LSM Gerakan Indonesia Anti Korupsi (GIAK) Sulteng, Henri Lamo, SE mengatakan, aturan pengurusan KIR bukan dilakukan di rumah pemilik kendaraan, melainkan pengutusan dan pengujian KIR wajib dilakukan di kantor atau di Balai Pengujian yang diuji langsung oleh penguji yang punya kewenangan dan memiliki sertifikat penguji kendaraan.

“Seharusnya pengurusan KIR kendaraan itu di kantor atau di Balai pengujian, bukan di rumah, karena penguji itu harus mengecek fisik kendaraan dalam kelayakan keselamatan kendaraan,” kata Henri Lamo.

Bahkan kata Henri Lamo, di Tolitoli belum ada Balai Pengujian yang punya kewenangan mengeluarkan KIR kendaraan, kewenangannya itu ada di provinsi, apalagi yang mengeluarkan KIR tidak memiliki sertifikat penguji.

“Yang punya kewenangan mengeluarkan Kir kendaraan itu ada di propinsi, karena Tolitoli belum miliki balai, meskipun ada pengujinya, apalagi yang mengeluarkan KIR kendaraan tidak miliki sertifikat penguji,” ungkapnya.

Sementara Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Tolitoli, Ir. Fadjar Sukosyuhada, MT menjelaskan, saat ini pihaknya telah memberikan surat tugas untuk monitoring dan evaluasi kendaraan yang surat KIR sudah tidak berlaku untuk diperpanjang. Karena Dishub Tolitoli diberikan jadwal pengujian KIR Balai provinsi pada bulan Juni 2019.

“Kepada petugas Dishub telah diberikan surat tugas untuk mengevaluasi dan monitoring kendaraan yang KIR-nya sudah tidak berlaku. Karena pada bulan Juni 2019, tim penguji dari Balai Provinsi Sulteng telah menjadwalkan pengujian di Tolitoli,” jelas Kadis saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (20/5/2019).

Kadis menjelaskan, untuk Kabupaten Tolitoli sampai saat ini belum memiliki Balai Pengujian, yang ada hanya tenaga penguji. Jadi yang punya kewenangan itu balai penguji dari Provinsi.

“Tolitoli belum miliki sarana dan prasarana untuk pengujian kendaraan, jadi kewenangannya ada di Balai Penguji yang ada di Provinsi,” ujarnya.

Terkait pembiayaan yang dipungut oleh oknum Dishub, pihaknya akan melakukan cross chek, apakah dana yang dipungut dari pemilik kendaraan itu berupa titipan untuk pengurusan KIR, atau untuk kepentingan apa.

“Yang pasti kami akan cross chek pembiayaannya untuk apa. Yang jelas, aturan pembiayaan pengurusan KIR kendaraan hanya dilakukan setelah pengujian kendaraan selesai,” tegas Fadjar. [***]

Penulis; R. Manggona
Editor; Sutrisno

Komentar Facebook