Pemblokiran Medsos Bisa Jadi Justifikasi Pemerintah Otoriter

0 130

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Pemblokiran atau pembatasan sementara media sosial (medsos) memiliki dampak besar. Tidak hanya merugikan para pelaku usaha yang memanfaatkan layanan daring.

Pemblokiran, menurut pemerhati politik M Rizal Fadillah juga membawa dampak negatif bagi pemerintah. Dia mencatat ada tiga kerugian yang akan dirasakan oleh pemerintah.

“Pertama, rezim Jokowi yang dikesankan mengarah pada pola pemerintahan otoriter mendapat justifikasi. Sebab, pemblokiran atau pembatasan informasi medsos telah mengurangi hak-hak masyarakat untuk berekspresi atau menerima informasi,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/6/2019).

Pemerintah juga akan dinilai melanggar UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebab, informasi via medsos termasuk sarana akses kebijakan publik.

“Bukankah tujuan UU ini adalah mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Menutup akses adalah pelanggaran,” tegasnya yang dikutip RMOL.id.

Selanjutnya, pemerintah akan disebut sewenang-wenang jika menjadikan bahaya negara sebagai alasan pemblokiran. Rizal menguraikan bahwa alasan”membahayakan pertahanan dan keamanan negara” harus diikuti indikator harus jelas.

“Dalam hukum kebijakan yang benar harus dibuat dalam produk hukum Perpuu agar masyarakar dapat memahami dasar dan pertanggungjawaban dari bahaya tersebut,” pungkasnya.

Insya Allah Enggak Ada
Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) memastikan tidak akan ada pembatasan media sosial selama masa sidang maupun putusan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Insya Allah enggak ada,” ungkap Menkopolhukam Wiranto usai memimpin rapat tingkat menteri tentang perkembangan situasi Bidang Polhukam yang dihadiri oleh Panglima TNI, Kapolri, Mendagri dan lainnya di Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (10/6/2019).

Meski begitu, Wiranto meminta kepada masyarakat untuk tidak termakan berita-berita negatif dan hoax. Alasan pembatasan akses media sosial juga dilakukan lantaran untuk membatasi hoax seperti pada saat kerusuhan pada 22 Mei yang menyebabkan ketidaknyamanan dari informasi negatif tersebut.

“Tapi juga kita mengimbau ke masyarakat jangan sampai juga membiarkan berita-berita yang negatif kemudian menyerang opini publik itu dibiarkan,” ujarnya.

“Itu kenapa kita tutup atau pelemotan sosmed karena waktu itu kan sudah terlalu berlebihan, berita bohong, berita hoaks yang mengacaukan opini publik. Itu kan juga membuat tidak nyaman. Karena apa? karena memprovokasi masyarakat untuk berbuat sesuatu yang negatif,” tandasnya.

Pembatasan atau pemblokiran sementara media sosial (medsos) diprediksi akan kembali terjadi pada tanggal 14 hingga 28 Juni mendatang, yakni bertepatan dengan masa sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara mengaku akan memantau eskalasi lalu lintas dunia maya. Jika meningkat seperti saat rusuh 22 Mei, maka ada kemungkinan medsos akan dibatasi. [***]

Komentar Facebook