Proyek Jembatan Kasimbuncu Cs Terindikasi Rugikan Negara

Iklan Sofyan Puasa
0 385

Palu, Jurnalsulawesi.com – Realisasi proyek penggantian delapan jembatan Kasimbuncu Cs yang ditangani Pelaksana Jalan Koridor Tagolu-Ampana, BPJN XIV Palu, di Kabupaten Tojo Unauna, terus saja menuai sorotan.

Pasalnya, proyek APBN Tahun 2018 senilai Rp42.129.000.000,- dikerjakan secara serampangan dan amburadul, sehingga menyalahi spek, dari yang telah disepakati dalam klausul dokumen kontrak.

Gerakan Rakyat Untuk Daerah (Garuda) Sulawesi Tengah (Sulteng), melihat permasalahan proyek ini mestinya mendapat perhatian serius dari seluruh lembaga aparat penegak hukum. Sebab di balik mega proyek ini ada penggunaan keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan.

“Jika benar proyek ini menyalahi spek, maka sangat jelas dan tak terbantahkan indikasi telah terjadi kerugian negara terbuka lebar,” kata salah satu Presidium Garuda Sulteng, Nizar Rahmatu, S.Sos, di Palu, Jumat (10/4/2019).

Bahkan hasil investigasi di lapangan pada awal April 2019, proyek yang di kerja PT Wanita Mandiri Perkasa – PT Surya Baru Cemerlang (KSO) ini, banyak yang tidak sesuai rencana anggaran biaya (RAB). Salah satu contohnya, pembuatan dinding drainase, dimana yang seharusnya memiliki ketebalan 15 centimeter (CM), namun faktanya sebagian besar ketebalannya bervariasi, antara 7 CM hingga 10 CM.

Bahkan pada sisi luar dinding drainase tidak dilakukan penimbunan, sehingga drainase yang baru saja dibuat rawan pecah jika tertimpa longsoran.

Belum lagi menyangkut ketebalan dinding drainase, saat ini beberapa Oprit jembatan juga sudah patah. Salah satunya di jembatan Bulubatu.

Temuan serta indikasi ketimpangan proyek ini yang harusnya diusut, sebab jika aparat juga tidak tanggap dan terkesan melalukan “pembiaran” maka kerugian tidak hanya bagi keuangan negara, namun kemaslahatan masyarakat banyak yang tidak dapat menikmati infrastruktur jembatan secara memadai dan sesuai yang diharapkan.

“Permasalahan proyek ini harus diusut dan ditindaklanjuti, sebab ada penggunaan keuangan negara yang cukup signifikan,” pintanya.

Nizar juga mendesak kiranya pihak-pihak terkait mulai dari Kepala Satuan Kerja (Ka Sarker), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta pihak penyedia jasa harus dimintai keterangan dan pertanggungjawaban.

Sebelumnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)-11 Satker PJN Wilayah III, Opik Taupik Andriyadi yang dikonfirmasi beberapa waktu lalu, mengakui telah terjadi kesalahan pada pekerjaan pembuatan dinding drainase.

Makanya kata Opik, pihaknya sudah meminta kepada kontraktor pelaksana untuk segera membenahi dinding drainase tersebut.

“Saya sudah minta kepada kontraktor untuk membenahi kekurangan-kekurangan yang ada,” kata Opik kepada media ini.

Bahkan menurut pengakuan Opik, ia sudah menyarankan kepada kontraktor untuk menggunakan bahan Pra Cetak dalam pembuatan drainase.

Ketebalan dinding drainase sebagian besar hanya 7-10 centi meter. [Junior/JS]
“Memang tidak diharuskan, tetapi saya sudah menyarankan menggunakan Pra Cetak agar kualitas dan ukurannya menjadi lebih baik. Ternyata setelah saya cek di lapangan sudah dibuat dengan cor biasa,” tandas Opik. [***]

Penulis; Sutrisno

Komentar Facebook