Tim Hukum Bentukan Wiranto Mirip Kopkamtib Era Orde Baru

Iklan Sofyan Puasa
0 174

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Tim Asistensi Hukum yang dibentuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, dirasa mirip Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) yang ada saat rezim Orde Baru. Sebab, tugas tim menilai ucapan pihak yang bertolak dengan pemerintah.

Dikutip dari Viva.co.id, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Choirul Anam, menyebut tindakan tersebut rawan disalahgunakan guna membungkam kritik pada pemerintah.

“Ini kayak pangkopkamtib zamannya Soeharto,” ujar Anam di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/5/2019).

Pembentukan dinilai tak masuk akal karena untuk merespons ucapan tokoh pasca Pemilu 2019. Apabila memang ada ucapan tokoh mengarah pada ancaman kedaulatan negara, polisi dirasa bisa jadi pihak yang menindaklanjutinya.

Untuk itu lah, pembentukan tim harus dievaluasi karena tampaknya malah membuat kondisi memanas. Sebaiknya, tim ini dibentuk langsung di bawah kapolri lantaran kepolisian lah yang bertugas menjaga keamanan.

Berpotensi Langgar HAM
Tim Asistensi Hukum yang digagas Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, disebutjuga berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga sebenarnya dinilai tak perlu.

“Ini bisa menciderai sistem dan praktik demokrasi dan prinsip HAM,” kata Komisioner Komisi Nasional HAM, Munafrizal Manan.

Dia menyebut, Komnas HAM paham kalau kebebasan berpendapat tak mutlak atau berdemokrasi namun tidak melanggar hukum. Namun, ia menjelaskan pemerintah perlu mengingat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM telah menjamin hak konstitusi warga negara untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat, sehingga pemerintah dirasa wajib menghormati semua warga negara.

Lebih lanjut, dia menyebut wajar jika ada perbedaan pendapat karena demokrasi bersifat riuh. Sehingga, pemerintah diminta untuk memahaminya.

“Jika dipandang suatu pendapat terbukti melanggar hukum, dalam sistem hukum kita sudah ada mekanisme dan lembaga yang berwenang, yakni penegak hukum tanpa harus ada Tim Asistensi Hukum,” kata Rizal.

Evaluasi Wiranto
Komnas HAM meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto. Mereka juga minta Jokowi menghentikan Tim Asistensi Hukum yang dibentuk mantan panglima ABRI tersebut.

“Karena beberapa kali offside dalam konteks konstitusi,” kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 10 Mei 2019.

Dia mencontohkan, semisal tak menuruti perintah Jokowi perihal masalah penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Belum lagi dengan membentuk Tim Asistensi Hukum.

Wiranto dinilai salah arti soal penyelesaian kegaduhan pasca Pemilu 2019. Bukan menyelesaikan masalah, tim tersebut malah ditakutkan mengintervensi penegakan hukum yang ada.

Choirul Anam menambahkan, seharusnya Wiranto mendinginkan kondisi. Tapi hal yang dilakukan malah membuat suasana makin gaduh.

“Harusnya menko Polhukam itu buka puasa bareng lah. Safari Ramadan ke tokoh-tokoh. Bukan malah ngancem tokoh-tokohnya. Harusnya dia dinginkan suasana. Agar semuanya terajut kembali. Soal ada satu-dua tokoh yang diduga melanggar hukum, ya urusan polisi,” katanya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto menyampaikan akan membentuk tim pengkaji yang berperan mengkaji tindakan yang melanggar hukum. Wiranto menyebut tim ini merupakan kesimpulan dari rapat koordinasi terbatas di kantornya, Senin, 6 Mei 2019.

Dia mengklaim pemerintah sudah berkomunikasi dengan beberapa pakar hukum tata negara terkait pembentukan tim ini.

“Dan, tim ini lengkap, dari para pakar hukum tata negara, para profesor, doktor berbagai universitas sudah saya undang. Sudah saya ajak bicara,” kata Wiranto.

Menurutnya, tim ini dibentuk karena tak bisa membiarkan potensi ancaman terhadap pemerintahan yang masih sah. Ia pun menyebut ancaman itu seperti hujatan dan cercaan terhadap Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara yang masih berlaku hingga Oktober 2019. [***]

 

Editor; Sutrisno

Komentar Facebook