Turut Serta Kaum Pergerakan Pascabencana Padagimo

Oleh: Adi Prianto

0 216

DOKTOR Tavip, dalam menutup sesi perkuliahan di gedung Pascasarjana Universitas Tadulako, 21 Maret 2019, sangat menggelitik bagi pegiat sosial. Dalam tulisan ini istilah pegiat sosial adalah organisasi yang berorientasi advis masalah kelas sosial dan struktural.

“Kita mau merubah keadaan atau menambah pengetahuan?“, kurang lebih seperti itu yang diucapkan oleh Doktor Tavip, ungkapan ini adalah manifestasi terhadap keadaan merespon pasca bencana 28 september 2018, selanjutnya disebut bencana 3 in 1.

Merubah keadaan atau menambah pengetahuan?, point untuk memotret sikap dan tindakan kaum pergerakan dalam merespon pasca bencana 3 in 1 pada 4 (empat) Kabupaten yang terkena dampak, Palu+Donggala+Sigi+Parigi-Moutong (Padagimo).

Referensi kebencanaan dalam bentuk tindakan oleh kaum pergerakan, paling sering dilakukan adalah penggalangan dana terbuka dalam beragam bentuk respon cepat, itupun paling banyak responsive bencana seperti banjir dan tanah longsor yang berkelindan kritik terhadap praktek industry ekstraktif di Sulawesi Tengah atau daerah lainnya di Indonesia.

Manajemen tanggap dan pasca bencana belum menjadi tema utama bagi kaum pergerakan, sangat menjadi salah kemudian dalam referensi lain yang manunggal untuk menyemai radikalisasi dan mengarahkan kritik atas ketidak-beresan Pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Agussalim SH

Putarlah kembali ingatan, sekitar sebulan pasca bencana 3 in 1 itu, ada protas protes yang dilancarkan, ada gravity action yang sangat politis kepada Wali Kota Palu. Mobilisasi itu terhimpun pada satu titik, perbuatan syirik dalam giat Palu Nomoni. Inilah yang mengisi hari-hari diskusi sebab akibat bencana 3 in 1, tematik yang meluas juga mendesak alasan ilmiah ke sudut sepi nan pengab.

Medio Desember 2018-Februari 2019 dapat dikatakan hari-hari konsolidasi dalam makna yang moderat, kurun waktu yang disebutkan muncul Forum Debitur dan Forum Perjuangan Pemutihan Hutang (FPPH) yang merangsek ke gelanggang ekstra parlemen.

Panitia Khusus (Pansus) dibentuk oleh DPRD Provinsi Sulawesi Tengah sebagai penyeimbang politik terhadap narasi ciptaan Pemerintah pusat untuk penanganan pasca bencana Padagimo, forum korban Balaroa dan Forum korban Petobo serta forum korban lainnya terkonseksi satu dengan lainnya.

Konsolidasi terbentuk bukan atas dasar strategi taktik bersama, ia berjalan alamiah di atas rel pengalaman masa lalu seluruh segmen pegiat sosial di Sulawei Tengah.

Atas konsolidasi ini, masihlah ada rasa naïf menghinggapi atas upaya dan jalanan politik, melihat FPPH koordinatornya Calon Legeslatif (caleg) 2019 dari partai tertentu, menengok sekjen Pasigala Centre juga caleg 2019, melihat ketua forum korba Petobo adalah Caleg juga, melihat sekertaris forum korban Balaroa demikian juga, caleg 2019.

Jalan semurni-murninya kaum pergerakan, menjauh dan tidak terkooptasi dengan politik borjuasi yang berasal dari partai oligarki, pada situasi respon pasca bencana 3 in 1 menempatkan dirinya terisolasi dan pergaulan yang tidak meluas, terlebih tidak akan merubah keadaan apapun pasca bencana.

Lantas bagaimana memandang Kongres Korban yang digelar 11 Maret 2019? Apakah kongres tersebut juga harus diambil kesimpulan adalah ciptaan Caleg 2019 sebagai panggung bancakan menuju 17 April?

Kongres Korban adalah the invention of politics, penemuan politik dari semua pegiat sosial yang berhimpun dalam organisasi dan individu-individu korban bencana yang selama ini suaranya tidak terdengar pada perencanaan dan pengambil keputusan mengenai penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana.

Kongres tersebut mengkanalisasi semua keresahan korban bencana menjadi suara politik yang patut dipertimbangkan oleh pemangku kewenangan, walau atasannya, tokoh penggeraknya, orang penggagasnya tidak lepas atas kepentingan masing-masing, satu tujuan suara korban menjadi kekuatan lebih besar dibandingkan kepentingan tadi.

Kongres dan perhimpunan organisasi korban berada di rel “menambah pengetahuan“, disanalah korban memperbincangkan hak, menambah pengetahuan regulasi hukum, mempelajari kelemahan yang sedang dipertontonkan dan menaikan moril “hak diperjuangkan“.

Kolaborasi, kata kunci yang harus dimainkan oleh kaum pergerakan di Kota Palu, itulah yang mempertautkan aktifitas terdahulu dan pengalaman baru yang ditarik ke internal masing-masing. [***]

(Penulis adalah Ketua PRD Sulteng)

Komentar Facebook