Wacana Kontrol VPN, APJII: Jangan Terlalu, Nanti Lucu

0 138

Jurnalsulawesi.com – Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, Jamalul Izza meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk fokus pada keamanan aplikasi saja, bukan malah membuat regulasi mengenai layanan Virtual Private Network (VPN).

“Kita mau lihat yang diregulasi itu apa? Masalahnya sekarang kalau kita bicara internet, printilan-nya banyak. Masak mau diregulasi semua,” ujar Jamal yang dilansir Viva.

Jamal mengatakan, jika regulasi berkaitan dengan keamanan data, hal tersebut tergantung pada enkripsi yang ada di aplikasi. Alasannya karena pencurian data juga bisa dilakukan melalui penggunaan Wifi gratis.

“Kalau misalnya yang mereka atur dalam konteks menginformasikan VPN yang aman, yang tidak ada penyadapan, mungkin beda lagi ceritanya. Tapi kalau VPN yang diatur, berapa izin yang harus dikeluarkan. Mau ngapain gitu loh,” kata Jamal.

Ia kembali memberi contoh, misalnya perbankan. Saat ini perbankan sudah memiliki enkripsi yang bagus, terlepas dari apapun kode rahasia yang dimiliki nasabah. Kemudian jika data bisa dicuri, maka yang dipertanyakan adalah keamanan aplikasi bank tersebut.

“Fokus saja pada aplikasi, bukan VPN yang harus dipikirkan. Ngapain dikontrol, lebih baik kontrol aplikasinya. Ini kan baru wacana, pikirin-lah. Jangan terlalu, malah lucu nantinya,” pesannya.

Kaji Aturan VPN
Sebelumnya, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan institusinya sedang mengkaji regulasi layanan Virtual Private Network atau VPN. Nantinya, dengan aturan yang ada, semua layanan VPN yang ada di Indonesia harus terlisensi.

“Izin VPN sama dengan izin ISP (Internet Service Provider). Pokoknya yang beroperasi di sini harus ada penanggung jawabnya. Tapi mungkin kita enggak akan seperti Rusia yang kemarin larang VPN,” katanya di kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu (12/6/2019).

Pria yang akrab disapa Sammy itu menuturkan, alasan perlunya regulasi tersebut yakni VPN idealnya menjadi bagian dari ISP yang mana memberikan layanan internet. Berbeda dengan ISP, VPN menyediakan layanan internet tertutup.

“Semua ISP pasti punya layanan VPN. Sekarang kan yang banyak beredar VPN gratis, itu makanya mau kita buat regulasi. Jangan-jangan masyarakat yang pakai gratis malah datanya diambil. Jadi jangan pakai free VPN kalau sedang transaksi online, kita kan enggak tahu,” ujarnya.

Saat ini, kata dia, pemerintah belum bisa memblokir VPN gratis sebab berpotensi berbahaya lantaran tidak ada dasar hukumnya. Untuk saat ini, Kominfo hanya bisa menyosialisasikan agar masyarakat berhati-hati menggunakan layanan VPN yang tidak berbayar.

“Masih dikaji untuk pembuatan regulasinya. Kan baru kemarin diomongin karena banyak isu-isu, ternyata banyak juga layanan VPN yang gratis pakai aplikasi,” katanya.

Isu VPN mulai mencuat ke permukaan karena Kominfo membatasi akses media sosial pada 22 Mei 2019. Kemudian, masyarakat ramai-ramai mengunduh aplikasi VPN melalui toko aplikasi Android dan iOS. Maraknya pemasangan aplikasi VPN gratis selanjutnya memunculkan soal diskusi keamanan. [***]

Komentar Facebook