Warga Hong Kong Akan Lanjutkan Protes RUU Ekstradisi ke China

0 108

Hong Kong, Jurnalsulawesi.com – Warga Hong Kong ditengarai bakal kembali menggelar unjuk rasa pada Rabu (12/6/2019) besok, menentang rancangan undang-undang yang memungkinkan ekstradisi individu ke China daratan.

Mantan anggota badan legislatif dan pegiat demokrasi, Nathan Law, mengatakan pihaknya siap menggelar unjuk rasa hingga beberapa waktu ke depan.

Dia menyebut, unjuk rasa pada Minggu (9/6/2019) yang diklaim diikuti oleh lebih dari satu juta orang, merupakan unjuk rasa terbesar sejak 1989.

“Jika empati ini terus berlanjut hingga dua atau tiga pekan ke depan, mungkin hingga berakhirnya pembahasan rancangan undang-undang di parlemen, mungkin akan lebih banyak lagi aksi protes atau perlawanan digelar di jalan-jalan, menentang langkah di lembaga legislatif,” ujar Nathan, seperti dilaporkan BBC, Selasa (11/6/2019).

Sementara itu, pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, mengatakan pihaknya akan tetap mengajukan rancangan peraturan ini untuk dibahas di parlemen pada Rabu (12/6/2019).

Agussalim SH

Berbicara kepada wartawan, Senin (10/6/2019), dia bersikeras bahwa undang-undang itu perlu dan mengatakan perlindungan hak asasi manusia sudah ada.

Media pemerintah China sebelumnya menyatakan “kekuatan asing” berada di belakang unjuk rasa.

Dalam demonstrasi Minggu kemarin, polisi mengatakan menangkap sebanyak 19 orang, kebanyakan pria berusia 20-an tahun.

“Mudah mengetahui mereka adalah orang-orang radikal dan keji yang diorganisir, direncanakan, disiapkan,” kata Li Kwai-wah, pejabat kepolisian dari bagian kejahatan terorganisir.

Seorang juru bicara kepolisian menyebut pihaknya menyita senjata dalam demonstrasi, termasuk silet dan gunting.

Apa yang dikatakan pemimpin Hong Kong?

Dalam konferensi pers, Carrie Lam menegaskan undang-undang tidak akan mengikis kebebasan khusus yang dinikmati wilayah tersebut.

“RUU itu tidak diprakarsai oleh pemerintah pusat,” kata Lam, merujuk pada China.

Dia mengatakan undang-undang itu diusulkan atas dasar hati nurani dan “komitmen untuk Hong Kong”.

Dia juga menjanjikan perlindungan hak asasi manusia yang mengikat secara hukum, dan laporan rutin implementasi RUU tersebut ke badan legislatif.

Unjuk rasa itu dipandang sebagai teguran besar bagi Lam, yang mendorong amandemen disahkan sebelum Juli.

Para pengunjuk rasa menganggap RUU itu akan mengekspos penduduk Hong Kong ke sistem peradilan China yang sangat cacat, dan mengarah pada erosi lebih lanjut terhadap independensi peradilan.

Namun, para pendukung undang-undang ekstradisi mengatakan perlindungan diterapkan untuk mencegah siapa pun yang menghadapi penganiayaan agama atau politik diekstradisi ke daratan China.

Diikuti Lebih dari 1 Juta Warga
Sebelumnya, penyelenggara unjuk rasa anti-pemerintah di Hong Kong mengatakan lebih dari satu juta orang mengikuti demonstrasi pada Minggu (9/6/2019) untuk menentang undang-undang ekstradisi ke China.

Mereka mengatakan ini adalah aksi massa terbesar sejak penyerahan Hong Kong ke China pada 1997.

Namun polisi mengklaim bahwa jumlah demonstran jauh lebih sedikit. Pada masa puncak, jumlahnya 240.000 orang, kata polisi di Hong Kong. Undang-undang ini memungkinkan ekstradisi tersangka ke China daratan.

Para pengecam mengatakan undang-undang ini melemahkan kemandirian hukum yang dijamin saat Inggris menyerahkan Hong Kong ke China lebih dari dua dekade silam. Mereka mengatakan undang-undang ini cacat hukum.

Rocky Chang, guru besar berusia 59 tahun yang ikut berdemonstrasi, mengatakan bahwa undang-undang ekstradisi adalah akhir bagi Hong Kong.

“Ini urusan hidup atau mati, undang-undangnya jahat,” kata Chang, kepada kantor berita Reuters.

Ivan Wong, mahasiswa berusia 18 tahun, mengatakan, “Suara rakyat sama sekali tak didengar.”

“Undang-undang akan berdampak terhadap reputasi Hong Kong, baik sebagai pusat keuangan maupun yang terkait dengan sistem hukum. Ini sangat berpengaruh terhadap masa depan saya,” katanya.

Rata-rata para demonstran mengenakan pakaian putih-putih. Mereka berasal dari berbagai kalangan, seperti dari dunia usaha, pengacara, mahasiswa, aktivis prodemokrasi, hingga kelompok-kelompok agama.

Secara umum, unjuk rasa berjalan damai, meski aparat keamanan sempat menggunakan semprotan merica yang diarahkan ke demonstran.

Pihak berwenang di Hong Kong menyatakan sudah ada perangkat yang mencegah orang-orang yang tersangkut kasus agama atau politik untuk tidak diekstradisi ke China daratan.

Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, ingin proses amandemen undang-undang tentang ekstradisi ke China daratan rampung sebelum Juli.

Berdasarkan usulan perubahan yang dimasukkan oleh pemerintah Hong Kong, tersangka kasus pembunuhan dan pemerkosaan di Hong Kong bisa diekstradisi ke China daratan Taiwan dan Makau.

Pemerintah mengatakan keputusan akhir apakah seseorang akan diekstradisi atau tidak, berada di tangan pengadilan Hong Kong.

Tidak ada aturan umum, dan semuanya diputuskan kasus per kasus.

Hong Kong selama beberapa puluh tahun menjadi bagian Inggris dan diserahkan ke China pada 1997. Sebagai bekas koloni Inggris, Hong Kong dikenal sebagai daerah semiotonom “satu negara, dua sistem”.

Hong Kong memiliki sistem hukum tersedia dan warga di sini menikmati kebebasan yang tidak didapat di China daratan.

Hong Kong memiliki perjanjian ekstradisi dengan 20 negara, termasuk Amerika Serikat dan Inggris, namun tak ada perjanjian serupa dengan China daratan, meski perundingan ekstradisi dengan China sudah dilakukan dalam dua dasawarsa terakhir.

Beberapa pihak mengatakan tidak adanya kesepakatan dengan Beijing disebabkan oleh lemahnya perlindungan hukum terhadap terdakwa di China daratan. [***]

 

Sumber; iNews

Komentar Facebook